Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) mempertanyakan
efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam upaya membatasi
konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemakaian labelisasi
maupun alat kontrol justru bakal sulit diterapkan.

Direktur
INDEF, Enny Sri Hartati dalam Diskui Defisit Ganda dan Inflasi di
Jakarta, Selasa (9/4/2013) menilai rencana kebijakan pemerintah untuk
mengurangi subsidi BBM yang tak kunjung direalisasi, justru menyebabkan
kondisi pasar menjadi hiruk-pikuk. Hal ini setidaknya sudah dapat
dirasakan dengan terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan
Maret lalu. “Harga keragu-raguan ini luar biasa besar,” tegasnya.

Menurutnya,
jika pemerintah memang telah mempunyai rencana, hendaknya segera
dilaksanakan. Dengan adanya kepastian, INDEF yakin tidak akan ada lagi
spekulan yang berani mempermainkan harga di pasar.

“Langsung saja berapa, jelas berkurangnya. Secara psikologis, masyarakat tidak merasa wah BBM naik,” tegasnya.

Namun
INDEF mengingatkan pemerintah hanya dapat menaikkan harga BBM di level
rasional. Sementara untuk diversifikasi harga, Enny menilai kebijakan
itu hanya dapat diaplikasikan pada pasar yang terpisah. Sebagai contoh,
pasar BBM pesawat terbang selama ini hanya bisa diisi jenis avtur dengan
harga tersendiri.

Selama SPBU masih menjual semua jenis BBM yang
bisa diakses semua jenis kendaraan, INDEF menganggap kebijakan
pembatasan BBM mustahil berjalan efektif. Persoalannya terletak pada
disparitas harga antara yang disubsidi dan tidak. “Ini yang menyebabkan moral hazard,” tukas dia. (Est/Shd)
Sumber: liputan.com Selasa 28 Mei 2013

  • Berita/Post
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
×
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close