JAKARTA (HN) – Pemerintah dinilai sudah mampu meningkatkan realisasi investasi asing ke Indonesia. Namun dalam hal perizinan, pemerintah belum melakukan layanan terintegrasi satu pintu sehinggu membingungkan investor asing berinvestasi di Tanah Air.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah belum mengintensifkan layanan satu pintu untuk perizinan investor asing. Padahal jika dilakukan, investasi asing akan lebih meningkat lagi.

“Investasi asing meningkat hampir 500 persen dalam delapan tahun terakhir, tapi masih nihil dalam implementasi. Investor asing memang masuk, tapi realisasi investasi di domestik belum ada karena perizinan ribet,” kata Enny pada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (31/3).

Enny menilai investor asing akan dikenakan perizinan ganda saat akan berinvestasi di Indonesia, baik izin melalui pemerintah pusat yaitu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah. Investor juga harus mengurus perizinan usaha bila harus masuk ke kabupaten atau tingkat pemerintahan di bawahnya.

Padahal, pemerintah sudah membuat paket kebijakan ekonomi yang menjanjikan layanan perizinan usaha satu pintu sehingga memudahkan investor mengurus perizinan dan kemudahan berusaha di dalam negeri.

“Investor asing sangat kita perlukan untuk membangun Indonesia. Namun paket kebijakan tersebut menjadi semacam wacana dan nihil implementasinya,” ujarnya.

Ia mengharap dengan paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis mampu dijadikan acuan bagi pengusaha untuk memperoleh kemudahan perizinan di dalam negeri. Investor pun tidak merasa dirugikan karena harus sering mengurus masalah perizinan.

Kendala Infrastruktur

Selain masalah perizinan yang berlapis, persoalan infrastruktur menjadi kendala kedua penanaman modal di Indonesia. Enny mengatakan, hingga saat ini infrastruktur seperti jalur transportasi, pelabuhan, listrik dan air masih menjadi masalah besar bagi investor.

“Jika investor mau investasi di daerah, mereka sendiri yang harus urus infrastrukturnya, karena daerah tidak mendukung,” tuturnya.

Pembebasan lahan juga menjadi salah satu masalah krusial lainnya yang membuntuti investasi di Indonesia. Enny menyebut, khusus di Pulau Jawa, pembebasan lahan sangat susah karena harga tanah mahal. Padahal penduduk di Pulau Jawa terbesar dibandingkan pulau lain, sehingga saat ada investasi masuk akan menciptakan lapangan pekerjaan.

Enny menilai, Indonesia masih sangat menarik di mata investor asing. Terbukti dengan minimnya infrastruktur dan kebijakan investasi yang kacau-balau, jumlah investasi asing terus meningkat. Sumber daya alam (SDA) dan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia.

“Artinya, jika infrastruktur, teknologi dan birokrasi kita mendukung, kita akan bisa jauh mengungguli Malaysia,” katanya.

Investasi Melonjak

BKPM mencatat, jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sejak 2005 sebesar Rp 21 triliun dan pada 2013 menjadi Rp 51 triliun. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2005 masih sebesar US$ 3 miliar, naik 463,33 persen menjadi US$ 15,9 miliar pada 2013.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, realisasi investasi proyek penanaman modal pada kuartal IV-2013 sebesar Rp 105,3 triliun, naik 26, 4 persen dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada 2012 sebesar Rp 83,3 triliun.

Jika perolehan realisasi investasi dari kuartal I sampai IV diakumulasikan, realisasi investasi proyek penanaman modal sebesar Rp 398,6 triliun. “Ini bukti kinerja pemerintah,” katanya. 

Sumber: Harian Nasional

  • Berita/Post
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
×
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close