ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

Indef Usul Dibentuk Badan Pengelola Reforma Agraria

Program reforma agraria sebagai salah satu andalan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari harapan. Hingga jelang tiga tahun masa pemerintahan, program redistribusi lahan pertanian belum maksimal berimplementasi di lapangan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengidentifikasi persoalan koordinasi lintas instansi pemerintah dan pembuatan regulasi menjadi hambatan di dalam percepatan reformasi agraria. Indef pun mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga baru yakni Badan Pengelola Reforma Agraria.

“Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah Presiden selevel Lembaga Negara- Non Kementrian (LPNK),” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira dalam diskusi di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Pemerintah lanjutnya dapat mencontoh negara tetangga, seperti Malaysia, dalam menerapkan kebijakan reforma agraria. Dengan membentuk sebuah lembaga khusus, yakni The Federal Development Authority (Felda), masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki tanah dapat bertransformasi menjadi kelompok menengah desa dan reforma agraria terwujud.

"Felda dibentuk langsung dan berada di bawah perdana menteri. Lembaga tersebut berfungsi sebagai bank tanah yang kemudian membagikannya kepada para petani untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan," tuturnya.

Tidak berhenti sampai di situ, lembaga tersebut juga memainkan peranan penting dalam pembangunan wilayah perdesaan melalui pembangunan infrastruktur untuk membangun kawasan dan pengembangan ekonomi wilayah.

"Sehingga reforma agraria tidak berjalan di tempat dan bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di masa mendatang," pungkasnya.


Sumber: http://m.wartaekonomi.co.id

 

Tanggal Muat: 05/05/2017 9:36:00 [admin]

INDEF: Merdeka Mestinya Bebas dari Kemiskinan

Ketimpangan dalam kehidupan di Tanah Air bukan lagi rahasia. Pada berbagai studi, ketimpangan ekonomi didorong oleh ketimpangan kepemilikan aset sehingga terjadi ketimpangan dalam hal produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan keseja ...

Pemerintah Perlu Perhatikan Ketimpangan Ekonomi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, saat ini masih terdapat ketimpangan ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. INDEF melihat masih ada ketimpangan antara sektor jasa keuangan dan se ...

Pertarungan Politik Picu Ketimpangan Ekonomi

Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terus menganga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembagian kue ekonomi. Menurut Didik J Rachbini Pakar Ekonom Senior INDEF hal tersebut juga disebabkan oleh pertarungan politik di tingkat p ...

Baca juga berita Indef lainnya

Perusahaan BUMN Butuh Regulasi Khusus Agar Jadi Pelopor

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan, perlu adanya regulasi dalam mendukung perusahaan pelat merah menjadi pelopor dalam menjalankan program pemerintah, seperti membangun infrastruktur, mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan keuangan inklusif.