ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

Tiru Tiga Negara Ini Agar RI Berhasil Lakukan Reforma Agraria

Ipotnews - Institute for Development on Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia perlu mencontoh tiga negara yang telah berhasil melakukan reforma agraria seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam diskusi bertajuk `Ketimpangan Lahan dan Reforma Agraria` di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (4/5), mengatakan model keberhasilan reforma agraria yang dilakukan Jepang tidak lepas dari strategi yang dilakukan yakni dengan cara pemerintah membeli lahan dari tuan tanah para feodal.

Berikutnya, lanjutnya, Jepang menerapkan skema kredit jangka panjang bagi petani pada pemerintah lokal. Kemudian pemerintah lokal Jepang juga berperan sebagai pengawas. Sehingga produktivitas lahan pada tahun 1952 mereka meningkat 50% dibanding sebelum perang dunia kedua.

"Nah, ini kita kondisinya sesuai dengan Jepang. Kalau Indonesia mau meniru Jepang, karena kita juga sudah otonomi daerah. Maka refromasi agraria ini bisa benar-benar dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan awal," kata Bhima.

Begitu juga dengan Taiwan, lanjutnya, upaya reformasi agraria yang dilakukannya dengan cara lahan negara dialihfungsikan sebagai lahan pertanian. Lalu departemen pertanian dan kehutanan sebagai pelaksananya, serta petani diberikan akses untuk memanfaatkan lahan dengan diberikan hak guna lahan dalam pencapaian sistem produksi.

"Hasilnya, pemerintah Taiwan berhasil membagikan tanah ke 194.823 petani, 85 persen tanah reforma agraria merupakan tanah penghasil padi yang produktif," ujarnya.

Bahkan di Korea Selatan, kata dia, mereka mengakuisisi lahan perusahaan dan memberikan kompensasi bagi pemilik lahan. Kementerian Pertanian dan Kehutanan juga sebagai pelaksana, rumah tangga petani membeli lahan yang sudah diakuisisi oleh pemerintah melalui skema kredit, dan hasilnya 89% petani berhasil memiliki lahan produktif.

"Kalau mau lihat contoh reforma agraria yang gagal itu di El Salvator, Bolivia, dan Peru. Nah, untuk menghindari kegagalan, Indonesia perlu melakukan kebijakan inklusif, distribusi lahan yang demokratis, pemberdayaan petani paska reforma agraria, dan kepemilikan individual," jelasnya.

Ia menambahkan, selain itu juga perlu adanya sinkronisasi data karena selama ini data antar lembaga yang ada masih berbeda-beda dan tumpang tindih. Juga perlu adanya legalitas tanah dengan menetapkan kriteria tanah yang berhak mendapatkan sertifikat, dan melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap proses legalisasi tanah agar tidak terjadi penyelewengan atau moral hazard petugas lapangan.

"Perlu juga menetapkan dasar hukum legalisasi tanah yang memuat kriteria, cara pendataan, prosedur dan mekanisme pengawasan. Perlu juga menetapkan ketua kelompok tani dari pemuka agama atau adat setempat. Dengan adanya kelompok agraria itu, maka pemerintah jadi mudah melakukan pemantauan," tuturnya.

Sumber: https://www.ipotnews.com

 

Tanggal Muat: 05/05/2017 9:51:00 [admin]

INDEF: Merdeka Mestinya Bebas dari Kemiskinan

Ketimpangan dalam kehidupan di Tanah Air bukan lagi rahasia. Pada berbagai studi, ketimpangan ekonomi didorong oleh ketimpangan kepemilikan aset sehingga terjadi ketimpangan dalam hal produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan keseja ...

Pemerintah Perlu Perhatikan Ketimpangan Ekonomi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, saat ini masih terdapat ketimpangan ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. INDEF melihat masih ada ketimpangan antara sektor jasa keuangan dan se ...

Pertarungan Politik Picu Ketimpangan Ekonomi

Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terus menganga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembagian kue ekonomi. Menurut Didik J Rachbini Pakar Ekonom Senior INDEF hal tersebut juga disebabkan oleh pertarungan politik di tingkat p ...

Baca juga berita Indef lainnya

APEC, Saatnya Evaluasi Perdagangan & Investasi

Pada pertemuan Asia Pasific Economic Coorporation (APEC) di Bali, pemerintah harus mampu mengevaluasi perdagangan dan investasi.