ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

Reforma Agraria Rawan Penyimpangan, Perlu Diawasi Badan Khusus

Ipotnews - Pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga baru yang mengawasi berjalannya reforma agraria, agar program Presiden Joko Widodo itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu yang justru merugikan negara.

Demikian pandangan Peneliti Institute for Development on Economic and Finance (Indef), Abra Puspa Ghani Talattov, dalam acara diskusi bertajuk `Ketimpangan Lahan dan Reformasi agraria` di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (4/5). Menurut dia, ketimpangan ekonomi semakin lebar sejak desentralisasi dan Indonesia merupakan paling timpang di Asia Pasifik.

Faktor pemicu ketimpangan ini adalah pertumbuhan tidak berkualitas, ketimpangan akses, dan ketimpangan aset. Sehingga, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan melakukan reforma agraria, yaitu proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan.

Akan tetapi, lanjutnya, reforma agraria ini tidak cukup hanya dengan membagi-bagi lahan kepada masyarakat. Namun langkah pertama yang harus dilakuan adalah identifikasi lahan dengan cara membentuk lembaga yang fokus mengurus reforma agraria. "Harus ada lembaga baru yang kelola, sinkronisasi data, persiapan perlengkapannya, baru informasi pembiayaan, teknologi, dan lainnya. Kalau tidak, akan pincang bila hanya pembagian lahan. Bisa saja nanti jatuh ke kelompok yang tidak berhak, terutama yang akses hutan itu," kata Abra.

Lebih lanjut Abra menyatakan, reforma agraria ini sejatinya sangat rentan disalahgunakan atau terjadi penyimpangan sebagaimana yang pernah terjadi pada era pemerintahan Soeharto di mana refor ma agraria ini justru dimanfaatkan oleh korporasi-korporasi besar.

"Itu terbukti dari kepemilikan lahan oleh korporasi-korporasi itu besar jumlahnya. Jadi reforma agraria itu pun bisa menjadi celah, bila jatuh ke kelompok yang tidak tepat sasaran. Harusnya ke petani, tapi ke korporasi. Dan tujuan reforma agraria sendiri kan sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujarnya.

Dia menuturkan, sekitar 12 juta hektare lahan yang disiapkan pemerintah untuk reforma agraria, dan kebanyakan merupakan kawasan perhutanan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun tetap saja perlu dipersiapkan input dan berbagai fasilitas sarana dan prasana yang mendukung masyarakat di area tersebut.

Sementara itu, kata dia, reforma agraria ini juga rawan terhadap penyimpangan para oknum di pemerintah dan oknum di swasta maupun di masyarakat. Menurut dia, tokoh-tokoh kuat di daerah yang punya akses informasi terhadap kebijakan ini bisa saja memanfaatkannya.

"Contoh redistribusi lahan, pemerintah klaim ada 0,6 juta ha lahan yang ditempati masyarakat belum bersertifikat. Ini kita tidak tahu tanah itu benar wilayah transmigran, atau jangan-jangan ada yang mengklaim hasil program transmigrasi sehingga pemerintah harus ganti rugi. Takutnya banyak oknum memanfaatkan ini," jelasnya.

Untuk itu, perlu dibentuk lembaga super body, tidak hanya BPN karena dia ruang lingkupnya parsial atau terbatas. Sementara jika masuk ke kawasan hutan, itu sudah masuk ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "BPN hanya mengawasi lahan-lahan di bawah yuridiksi mereka saja yaitu 1,1 juta ha. Sedangkan 8 juta ha lebih di Kehutanan. Padahal Presiden Jokowi 9 juta targetnya lahan tanah objek agraria," ungkapnya.

Abra mengusulkan dibentuk semacam Badan Pengelola Refroma Agraria atau Bapera. Badan ini baiknya di bawah presiden langsung, otoritasnya kuat yang merangkul BPN, LHK, dan Kementerian Pertanian. Ide ini sudah didengungkan di zaman Presiden SBY, tapi ditolak Kemenkeu. "Alasannya masalah anggaran. Jadi harusnya ini prioritas karena kaitannya dengan ketimpangan, dan pemerataan," jelasnya.(Fitriya)

Sumber: https://www.ipotnews.com

 

Tanggal Muat: 05/05/2017 9:49:00 [admin]

INDEF: Merdeka Mestinya Bebas dari Kemiskinan

Ketimpangan dalam kehidupan di Tanah Air bukan lagi rahasia. Pada berbagai studi, ketimpangan ekonomi didorong oleh ketimpangan kepemilikan aset sehingga terjadi ketimpangan dalam hal produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan keseja ...

Pemerintah Perlu Perhatikan Ketimpangan Ekonomi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, saat ini masih terdapat ketimpangan ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. INDEF melihat masih ada ketimpangan antara sektor jasa keuangan dan se ...

Pertarungan Politik Picu Ketimpangan Ekonomi

Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terus menganga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembagian kue ekonomi. Menurut Didik J Rachbini Pakar Ekonom Senior INDEF hal tersebut juga disebabkan oleh pertarungan politik di tingkat p ...

Baca juga berita Indef lainnya

Sejak zaman Soeharto ekonomi Indonesia hanya tumbuh di Jawa

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui kesenjangan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi masalah tak kunjung usai sejak 30 tahun lalu. Pulau Jawa masih terlalu dominan sebagai motor penggerak e ...