ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

Indef Usul Dibentuk Badan Pengelola Reforma Agraria

Program reforma agraria sebagai salah satu andalan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari harapan. Hingga jelang tiga tahun masa pemerintahan, program redistribusi lahan pertanian belum maksimal berimplementasi di lapangan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengidentifikasi persoalan koordinasi lintas instansi pemerintah dan pembuatan regulasi menjadi hambatan di dalam percepatan reformasi agraria. Indef pun mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga baru yakni Badan Pengelola Reforma Agraria.

“Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah Presiden selevel Lembaga Negara- Non Kementrian (LPNK),” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira dalam diskusi di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Pemerintah lanjutnya dapat mencontoh negara tetangga, seperti Malaysia, dalam menerapkan kebijakan reforma agraria. Dengan membentuk sebuah lembaga khusus, yakni The Federal Development Authority (Felda), masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki tanah dapat bertransformasi menjadi kelompok menengah desa dan reforma agraria terwujud.

"Felda dibentuk langsung dan berada di bawah perdana menteri. Lembaga tersebut berfungsi sebagai bank tanah yang kemudian membagikannya kepada para petani untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan," tuturnya.

Tidak berhenti sampai di situ, lembaga tersebut juga memainkan peranan penting dalam pembangunan wilayah perdesaan melalui pembangunan infrastruktur untuk membangun kawasan dan pengembangan ekonomi wilayah.

"Sehingga reforma agraria tidak berjalan di tempat dan bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di masa mendatang," pungkasnya.


Sumber : https://http://wartaekonomi.co.id

 

Tanggal Muat: 05/05/2017 9:44:00 [admin]

Dua Poin Tanggapan INDEF Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2017 @jitunews http://jitunews.com/read/6038

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menanggapi sekaligus mengkritisi dua hal terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. @jitunews http://jitunews.com/read/60388/dua-poin-tanggapan-indef ...

Indef Sebut Kebijakan Intip Saldo Tabungan Resahkan Masyarakat

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai keputusan Kementerian Keuangan merevisi kebijakan batasan saldo rekening (intip saldo) yang secara otomatis dapat dilaporkan perbankan kepada Direktorat Jend ...

Indef Sebut UMP Jakarta Berlebihan Bikin Persoalan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan DKI Jakarta, sebagai barometer ekonomi Indonesia, tidak boleh kebablasan menetapkan upah minimum.

Lembaga Khusus Pengelola Reforma Agraria Dibutuhkan

PEMERINTAH didesak membentuk sebuah lembaga baru untuk memastikan pengelolaan tanah hasil reforma agraria dapat berjalan dengan baik. Jika hal tersebut dilakukan, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan pembuatan regula ...

Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memunculkan rencana untuk melaksanakan reforma agraria yang akan ditandai dengan pembagian 9 juta hektar lahan kepada para petani.

Baca juga berita Indef lainnya

Indef Ragukan OJK Menjawab Permasalahan Keuangan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyatakan keraguannya terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) untuk menjawab permasalahan di sektor keuangan nasional. Pasalnya, baik panitia seleksi maupun calon komisioner ...