ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi INDEF

    Diskusi INDEF "Waspada Holding BUMN"

  • Diskusi INDEF

    Diskusi INDEF "Waspada Holding BUMN"

  • Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

    Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

  • Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

    Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

  • Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

    Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

    Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

  • Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

    Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

  • Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

    Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

Berita Aktual

08 Juni 2017

Indef Sebut Kebijakan Intip Saldo Tabungan Resahkan Masyarakat

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai keputusan Kementerian Keuangan merevisi kebijakan batasan saldo rekening (intip saldo) yang secara otomatis dapat dilaporkan perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak membuat masyarakat resah.

08 Juni 2017

Dua Poin Tanggapan INDEF Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2017 @jitunews http://jitunews.com/read/6038

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menanggapi sekaligus mengkritisi dua hal terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. @jitunews http://jitunews.com/read/60388/dua-poin-tanggapan-indef-terhadap-perppu-nomor-1-tahun-2017#ixzz4jOtfnuzO

01 Juni 2017

Indef Sebut UMP Jakarta Berlebihan Bikin Persoalan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan DKI Jakarta, sebagai barometer ekonomi Indonesia, tidak boleh kebablasan menetapkan upah minimum.

05 Mei 2017

Tiru Tiga Negara Ini Agar RI Berhasil Lakukan Reforma Agraria

Institute for Development on Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia perlu mencontoh tiga negara yang telah berhasil melakukan reforma agraria seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

05 Mei 2017

Reforma Agraria Rawan Penyimpangan, Perlu Diawasi Badan Khusus

Pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga baru yang mengawasi berjalannya reforma agraria, agar program Presiden Joko Widodo itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu yang justru merugikan negara.