ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

    Diskusi Akhir Tahun INDEF 2016

  • Diskusi INDEF

    Diskusi INDEF "Waspada Holding BUMN"

  • Diskusi INDEF

    Diskusi INDEF "Waspada Holding BUMN"

  • Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

    Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

  • Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

    Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

  • Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

    Diskusi INDEF Ekonomi Tanpa Akselerasi : Gagalnya paket Stimulus

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

    ISPE Batch 2: Program Politik Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

  • Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

    Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

  • Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

    Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

  • Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

    Pembukaan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

Berita Aktual

05 Mei 2017

Tiru Tiga Negara Ini Agar RI Berhasil Lakukan Reforma Agraria

Institute for Development on Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia perlu mencontoh tiga negara yang telah berhasil melakukan reforma agraria seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

05 Mei 2017

Reforma Agraria Rawan Penyimpangan, Perlu Diawasi Badan Khusus

Pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga baru yang mengawasi berjalannya reforma agraria, agar program Presiden Joko Widodo itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu yang justru merugikan negara.

05 Mei 2017

Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memunculkan rencana untuk melaksanakan reforma agraria yang akan ditandai dengan pembagian 9 juta hektar lahan kepada para petani.

05 Mei 2017

Lembaga Khusus Pengelola Reforma Agraria Dibutuhkan

PEMERINTAH didesak membentuk sebuah lembaga baru untuk memastikan pengelolaan tanah hasil reforma agraria dapat berjalan dengan baik. Jika hal tersebut dilakukan, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan pembuatan regulasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah akan mudah direalisasikan.

05 Mei 2017

Indef Usul Dibentuk Badan Pengelola Reforma Agraria

Program reforma agraria sebagai salah satu andalan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari harapan. Hingga jelang tiga tahun masa pemerintahan, program redistribusi lahan pertanian belum maksimal berimplementasi di lapangan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengidentifikasi persoalan koordinasi lintas instansi pemerintah dan pembuatan regulasi menjadi hambatan di dalam percepatan reformasi agraria. Indef pun mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga baru yakni Badan Pengelola Reforma Agraria.