Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti dari The Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdulah menilai pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan dan perusahaan swasta nasional bisa menjadi solusi untuk membeli saham divestasi Freeport hingga 51 persen.

“Saya kira terlalu besar jika hanya mengandalkan holding BUMN untuk mencapai angka divestasi saham 51 persen, dengan kerja sama swasta nasional itu bisa lebih cepat,” kata Rusli, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (31/1/2017)
Ia menjelaskan proses mencapai pembelian saham Freeport hingga 51 persen diprediksi akan membutuhkan waktu yang panjang, karena besaran biaya dan aturan yang masih diberlakukan. Selain itu, holding masih lebih menguntungkan daripada sistem merger yang dianggap bisa mematikan potensi-potensi investor yang lain jika ingin membeli saham tersebut.

Sebelumnya, Kementerian BUMN ingin secepatnya membeli saham dari PT Freeport Indonesia sebanyak 51 persen sesuai PP No. 1 tahun 2017. “Kita ingin secepatnya membeli saham Freeport. Kan kita ada holding tambang, sebanyak 9,36 persen akan masuk ke saham holding tambang itu,” kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Sementara Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengakui pemerintah tak memiliki cukup uang untuk membeli saham PT Freeport Indonesia dengan skema divestasi atau pelepasan saham sebesar 51 persen.

“Boleh saja (ke pemerintah), tapi kan pemerintah enggak punya duit, emang you pikir pemerintah kita kaya? Enggak, pemerintah kita enggak punya duit,” kata Sofjan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjelaskan beberapa poin penting perubahan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Menteri ESDM Ignasius Jonan, menerangkan perubahan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara.

Poin penting dari PP No.1/2017 tersebut pertama adalah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Kedua, perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51 persen secara bertahap.

Sumber: http://m.metrotvnews.com/

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close