TEMPO.COJakarta – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan setidaknya ada enam momentum ekonomi yang gagal dimanfaatkan oleh pemerintah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. 

Pertama tentang kegagalan mempertahankan ketahanan pangan. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah perkerja di bidang pertanian mencapai 40 persen dari jumlah penduduk. Namun, pemerintah tak mampu memanfaatkannya. “Dalam ketahanan pangan, kita masih ada di urutan ke-70, kalah dengan India, Vietnam, bahkan Singapura,” kata Enny, di Jakarta, Rabu, 2 April 2014. 

Menurut dia, ketahanan pangan tidak akan tercapai apabila tidak ada upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta menghambat laju konversi lahan sawah subur.

Kedua, dari sisi energi, pemerintah pun dianggap gagal. Menurut Enny, berdasarkan penelitian berbagai lembaga, Indonesia mempunyai potensi energi selain bahan bakar minyak yang bisa digunakan sebagai alternatif, namun tak dimanfaatkan. Selain itu, subsidi yang diberikan oleh pemerintah juga dinilai terlalu banyak.

Kegagalan selanjutnya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dituding tak berhasil mewujudkan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak akhirnya menyebabkan ketimpangan kesejahteraan. 

Pemerintah juga dinilai tak mampu memanfaatkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah. “Saat krisis 1998, sektor ini dielu-elukan karena mampu bertahan, tapi setelah itu diabaikan,” kata dia.

Pengembangan infrastruktur pun dinilai minim prestasi. Bahkan, saat ini demi bantuan sosial, anggaran infrastruktur dipotong. Tudingan kegagalan terakhir adalah dalam hal pemerataan investasi. Pernyataan BPKM bahwa investasi meningkat 30 persen rupanya hanya berputar di pasar modal dan pasar uang. “Masalah investasi bisa mencontoh Cina. Mereka FDI-nya terbesar sehingga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah.”


Sumber: Tempo.co.id

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close