ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

News

Thursday, June 08, 2017

Indef Sebut Kebijakan Intip Saldo Tabungan Resahkan Masyarakat

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai keputusan Kementerian Keuangan merevisi kebijakan batasan saldo rekening (intip saldo) yang secara otomatis dapat dilaporkan perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak membuat masyarakat resah.

Thursday, June 08, 2017

Dua Poin Tanggapan INDEF Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2017 @jitunews http://jitunews.com/read/6038

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menanggapi sekaligus mengkritisi dua hal terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. @jitunews http://jitunews.com/read/60388/dua-poin-tanggapan-indef-terhadap-perppu-nomor-1-tahun-2017#ixzz4jOtfnuzO

Thursday, June 01, 2017

Indef Sebut UMP Jakarta Berlebihan Bikin Persoalan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan DKI Jakarta, sebagai barometer ekonomi Indonesia, tidak boleh kebablasan menetapkan upah minimum.

Friday, May 05, 2017

Tiru Tiga Negara Ini Agar RI Berhasil Lakukan Reforma Agraria

Institute for Development on Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia perlu mencontoh tiga negara yang telah berhasil melakukan reforma agraria seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

Friday, May 05, 2017

Reforma Agraria Rawan Penyimpangan, Perlu Diawasi Badan Khusus

Pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga baru yang mengawasi berjalannya reforma agraria, agar program Presiden Joko Widodo itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu yang justru merugikan negara.

Friday, May 05, 2017

Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memunculkan rencana untuk melaksanakan reforma agraria yang akan ditandai dengan pembagian 9 juta hektar lahan kepada para petani.

Friday, May 05, 2017

Lembaga Khusus Pengelola Reforma Agraria Dibutuhkan

PEMERINTAH didesak membentuk sebuah lembaga baru untuk memastikan pengelolaan tanah hasil reforma agraria dapat berjalan dengan baik. Jika hal tersebut dilakukan, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan pembuatan regulasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah akan mudah direalisasikan.

Friday, May 05, 2017

Indef Usul Dibentuk Badan Pengelola Reforma Agraria

Program reforma agraria sebagai salah satu andalan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari harapan. Hingga jelang tiga tahun masa pemerintahan, program redistribusi lahan pertanian belum maksimal berimplementasi di lapangan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengidentifikasi persoalan koordinasi lintas instansi pemerintah dan pembuatan regulasi menjadi hambatan di dalam percepatan reformasi agraria. Indef pun mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga baru yakni Badan Pengelola Reforma Agraria.