ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

Rasio Utang Tak Relevan untuk RI

JAKARTA � Penarikan utang negara yang berpatokan pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai tidak relevan pada perekonomian Indonesia saat ini karena mengabaikan kemampuan membayar kembali pinjaman itu. 

Dengan pijakan rasio itu, terbukti pemerintah tidak pernah mampu mengurangi stok utang dalam 10 tahun terakhir, bahkan sepanjang 2004-2013 total utang pemerintah meningkat 724,22 triliun rupiah menjadi 2.023 triliun rupiah. 

Meski pemerintah menganggap rasio utang Indonesia yang sekitar 25 persen masih aman, akan tetapi pertumbuhan PDB selama ini tidak bisa menciptakan fondasi ekonomi kokoh yang bisa menghasilkan surplus. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, penerimaan negara sudah tidak tersisa lagi untuk membayar kewajiban utang. 

"Debt to GDP ratio ini sangat powerful. Pemerintah akan selalu mengaku utangnya aman karena masih jauh dari level batas aman 60 persen. Padahal, dengan berpatokan pada debt to GDP justru menggambarkan kerapuhan perekonomian negara bersangkutan, yakni selalu bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan," kata peneliti ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listiyanto, di Jakarta, Senin (8/7). 

Membandingkan utang dengan PDB dinilai hanya menciptakan rasa aman yang semu karena memasukkan nilai barang dan jasa milik perusahaan asing di Indonesia. Karena itulah, meski PDB naik, kehidupan masyarakat dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perbaikan yang berarti. Seharusnya, yang lebih mencerminkan kemampuan ekonomi nasional adalah membandingkan rasio utang dengan produk nasional bruto (PNB). 

Pasalnya, penghitungan PNB tidak memasukkan komponen perusahaan- perusahaan asing. Eko mengatakan jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia, utamanya negara yang pernah terkena krisis ekonomi seperti Th ailand, jumlah utang Indonesia justru meningkat dua kali lipat dibandingkan utang Thailand saat ini. "Ini mengindikasikan manajemen utang kita kurang baik, negara lain yang strateginya sama dalam berutang, utangnya tidak sebesar kita," ungkap dia. 

Sebelumnya, Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, mengutarakan utang pemerintah yang menumpuk hingga mencapai 2.023 triliun rupiah semakin membebani keuangan negara sehingga meminggirkan fungsi APBN untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, besarnya dominasi modal asing dalam utang negara membawa konsekuensi kentalnya kepentingan pihak luar dalam kebijakan perekonomian nasional (Koran Jakarta, 8/7). 

Meski utang telah melewati 2.000 triliun rupiah, tahun ini, pemerintah berencana menambah utang baru 390 triliun rupiah untuk membiayai APBN. Utang baru itu terdiri atas penerbitan obligasi negara 341,7 triliun rupiah dan utang luar negeri 49 triliun rupiah. Dengan demikian, bisa dikatakan sepanjang tahun ini pemerintah menarik utang baru rata-rata 1 triliun rupiah per hari. 

Pengamat keuangan, Achmad Iskandar, menilai penambahan utang selama ini kontraproduktif karena tidak dialokasikan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Faktanya, mulai tahun lalu, APBN malah mengalami defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. 

Bahkan, keseimbangan primer dalam APBN juga defi sit. Itu artinya penerimaan negara tidak cukup untuk menutup belanja di luar kewajiban utang. Keseimbangan primer dalam RAPBN-P 2013 mengalami defi sit 120,8 triliun rupiah dari defi sit 40,1 triliun rupiah, tahun lalu. 

"Bisa dikatakan, selama ini, utang tidak dimanfaatkan untuk memperkuat struktur industri nasional sehingga daya saing global meningkat, bernilai tambah, dan menghasilkan surplus sehingga bisa untuk membayar utang," papar Iskandar.


Penyerapan Anggaran

Eko menilai stok utang yang terus bertambah menunjukkan pemerintah tidak berupaya serius mengurangi stok utang. APBN selalu dirancang defi sit, kemudian ditambal dengan utang baru. Ke depan, pemerintah perlu disiplin mengurangi defi sit anggaran karena penyerapan anggaran saat ini kurang optimal. Akibatnya, ketika utang tidak dimanfaatkan secara optimal maka menjadi mubazir dan hanya membebani keuangan negara. SB/fi a/lex/WP 

Sumber: Koran Jakarta

 

Posting Date: 7/9/2013 10:52:00 AM [admin]

Indef: Tax Amnesty Harus Berkaca dari Paket Kebijakan

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengemukakan, pemerintah sedianya perlu belajar dari selusin paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan sebelum memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Ekonomi Melambat, INDEF Pesimistis Tax Amnesty Efektif

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Eko Listiyanto pesimistis kalau kebijakan pengampunan pajak diberlakukan saat ini. Pasalnya, masih perekonomian masih lambat sehingga kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

INDEF: Tax Amnesty, Tidak Berkeadilan dan Merugikan Negara

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengingatkan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi-Jk yang ingin menerapkan tax amnesty (pengampunan pajak) akan menuai kegagalan dan bahkan kerugian bagi negara.

Indef: Tax Amnesty Jokowi Berpotensi Gagal

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pesimistis kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) bisa efektif diterapkan di Indonesia tahun ini. Masih lambatnya laju perekonomian Indonesia disebut menjadi penghambat utama prediksi ter ...

Justru Perlambat Ekonomi, Tax Amnesty Tak Akan Efektif: Indef

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan dilakukan pemerintah justru hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Also read this Indef News

Artikel

Erani