ENGLISH       BAHASA

Institute for Development of Economics and Finance

Rasio Utang Tak Relevan untuk RI

JAKARTA � Penarikan utang negara yang berpatokan pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai tidak relevan pada perekonomian Indonesia saat ini karena mengabaikan kemampuan membayar kembali pinjaman itu. 

Dengan pijakan rasio itu, terbukti pemerintah tidak pernah mampu mengurangi stok utang dalam 10 tahun terakhir, bahkan sepanjang 2004-2013 total utang pemerintah meningkat 724,22 triliun rupiah menjadi 2.023 triliun rupiah. 

Meski pemerintah menganggap rasio utang Indonesia yang sekitar 25 persen masih aman, akan tetapi pertumbuhan PDB selama ini tidak bisa menciptakan fondasi ekonomi kokoh yang bisa menghasilkan surplus. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, penerimaan negara sudah tidak tersisa lagi untuk membayar kewajiban utang. 

"Debt to GDP ratio ini sangat powerful. Pemerintah akan selalu mengaku utangnya aman karena masih jauh dari level batas aman 60 persen. Padahal, dengan berpatokan pada debt to GDP justru menggambarkan kerapuhan perekonomian negara bersangkutan, yakni selalu bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan," kata peneliti ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listiyanto, di Jakarta, Senin (8/7). 

Membandingkan utang dengan PDB dinilai hanya menciptakan rasa aman yang semu karena memasukkan nilai barang dan jasa milik perusahaan asing di Indonesia. Karena itulah, meski PDB naik, kehidupan masyarakat dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perbaikan yang berarti. Seharusnya, yang lebih mencerminkan kemampuan ekonomi nasional adalah membandingkan rasio utang dengan produk nasional bruto (PNB). 

Pasalnya, penghitungan PNB tidak memasukkan komponen perusahaan- perusahaan asing. Eko mengatakan jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia, utamanya negara yang pernah terkena krisis ekonomi seperti Th ailand, jumlah utang Indonesia justru meningkat dua kali lipat dibandingkan utang Thailand saat ini. "Ini mengindikasikan manajemen utang kita kurang baik, negara lain yang strateginya sama dalam berutang, utangnya tidak sebesar kita," ungkap dia. 

Sebelumnya, Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, mengutarakan utang pemerintah yang menumpuk hingga mencapai 2.023 triliun rupiah semakin membebani keuangan negara sehingga meminggirkan fungsi APBN untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, besarnya dominasi modal asing dalam utang negara membawa konsekuensi kentalnya kepentingan pihak luar dalam kebijakan perekonomian nasional (Koran Jakarta, 8/7). 

Meski utang telah melewati 2.000 triliun rupiah, tahun ini, pemerintah berencana menambah utang baru 390 triliun rupiah untuk membiayai APBN. Utang baru itu terdiri atas penerbitan obligasi negara 341,7 triliun rupiah dan utang luar negeri 49 triliun rupiah. Dengan demikian, bisa dikatakan sepanjang tahun ini pemerintah menarik utang baru rata-rata 1 triliun rupiah per hari. 

Pengamat keuangan, Achmad Iskandar, menilai penambahan utang selama ini kontraproduktif karena tidak dialokasikan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Faktanya, mulai tahun lalu, APBN malah mengalami defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. 

Bahkan, keseimbangan primer dalam APBN juga defi sit. Itu artinya penerimaan negara tidak cukup untuk menutup belanja di luar kewajiban utang. Keseimbangan primer dalam RAPBN-P 2013 mengalami defi sit 120,8 triliun rupiah dari defi sit 40,1 triliun rupiah, tahun lalu. 

"Bisa dikatakan, selama ini, utang tidak dimanfaatkan untuk memperkuat struktur industri nasional sehingga daya saing global meningkat, bernilai tambah, dan menghasilkan surplus sehingga bisa untuk membayar utang," papar Iskandar.


Penyerapan Anggaran

Eko menilai stok utang yang terus bertambah menunjukkan pemerintah tidak berupaya serius mengurangi stok utang. APBN selalu dirancang defi sit, kemudian ditambal dengan utang baru. Ke depan, pemerintah perlu disiplin mengurangi defi sit anggaran karena penyerapan anggaran saat ini kurang optimal. Akibatnya, ketika utang tidak dimanfaatkan secara optimal maka menjadi mubazir dan hanya membebani keuangan negara. SB/fi a/lex/WP 

Sumber: Koran Jakarta

 

Posting Date: 7/9/2013 10:52:00 AM [admin]

Subsidi Solar Dipangkas Separuh

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk memangkas subsidi bahan bakar (BBM) jenis solar dari sebelumnya Rp 1.000 perliter menjadi Rp 500 per liter. Nilai subsidi itu lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah dalam Rancangan Anggaran ...

Diperkirakan Defisit, Nantikan Data Ekspor Impor Mei

Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini akan merilis data perdagangan ekspor dan impor pada bulan Mei 2016. Data ekspor dan impor ini memang cukup menarik untuk ditunggu mengingat akan berkaitan dengan daya beli masyarakat jelang lebaran. Pasalnya, hing ...

INDEF: Ada Tiga Pelaku Pemasok Dana Desa Di Indonesia

Ekonom INDEF yang juga Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Ahmad Erani Yustika menilai, sedikitnya ada 3 pelaku yang mencoba memasok dana di desa. Pertama, instrumen yang dibuat negara, seperti Kredit Candak Kulak (K ...

Governansi Ekonomi, Bukan Sekadar Perpendek Rantai

Memasuki minggu kedua Ramadan, target pemerintah untuk memperpendek rantai nilai produk pangan strategis masih belum terlihat mencapai kemajuan yang berarti. Langkah operasi pasar di yang dilakukan Bulog, PD Pasar Jaya dan beberapa pemerintah dae ...

Pemerintah Gagal Pahami Pasar

Pemerintah dinilai gagal memahami pasar karena operasi pasar yang dilakukan tidak maksimal. Harga pangan belum turun signifikan, khususnya kebutuhan pokok saat Ramadhan dan menjelang Lebaran. Direktur Institute for Development of Economics and Finan ...

Also read this Indef News

berita

indef