JAKARTA, KOMPAS.com – Belum ditetapkannya sejumlah tarif angkutan umum dalam kota membuat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum tertangkap di inflasi November 2014. Inflasi akibat tarif angkutan umum sebagai dampak langsung kenaikan harga BBM baru akan terlihat pada Desember 2014. 

Kendati demikian, indeks harga konsumen pada November 2014 ditaksir di level 1,3 persen – 1,4 persen. 

Direktur Eksekutif Institute for Development Economy and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut, komoditas cabai menjadi andil utama inflasi November 2014. “Inflasi November selain ada faktor kenaikan harga BBM, namun yang lebih utama ini karena cabai,” kata Enny dihubungi Kompas.com, Minggu (30/11/2014). 

Meski tarif angkutan umum belum seluruhnya naik, namun Enny juga menilai ada kontribusi kenaikan harga makanan jadi. Ikan segar juga memberikan sedikit tekanan pada indeks harga konsumen, akibat cuaca buruk. Inflasi November 2014 lebih tinggi dibanding pola pada umumnya. 

Enny menuturkan, biasanya pada November terjadi deflasi. Namun, akibat daya beli masyarakat yang memang sudah menurun, maka meski terjadi inflasi pun lompatannya tidak terlalu tinggi. Sebab, dengan daya beli yang sudah turun, produsen tidak sembarangan menaikkan harga. 

Sementara itu, dibandingkan dengan inflasi Juni 2013, di mana pada saat itu pemerintah juga menaikkan harga BBM bersubsidi, Enny mengatakan secara kumulatif inflasi tetap lebih tinggi pada 2013. 

Tekanan impor masih tinggi

Di sisi neraca perdagangan, Enny pesimistis sudah ada surplus neraca perdagangan pada Oktober 2014. Harga komoditas seperti crude palm oil masih terus merosot. Padahal komoditas dari sektor perkebunan ini merupakan andalan ekspor RI. 

“Belum ada pengurangan impor BBM pada Oktober. Dan setiap menjelang akhir tahun impor konsumsinya selalu naik karena kebutuhan tinggi, pun saat pertumbuhannya (ekonomi) turun,” ucap Enny. 

Ekspor mineral sedikit membantu, kendati tak mampu mengkompensasi tekanan impor. Impor barang konsumsi yang makin hari kian mengkhawatirkan sebut Enny, seperti gadget, mainan anak-anak, produk teksil, produk karet, serta suku cadang untuk LCGC. 

Pelemahan rupiah di satu sisi membuat tekanan impor makin besar, namun seharusnya menjadi peluang menggenjot ekspor lantaran harga barang-barang RI jadi makin murah. 

Sayangnya, sebut Enny, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) belum maksimal. Penegakkan hukum yang masih longgar membuat para eksportir nakal banyak akal-akalan dengan nilai ekspor mereka. 

Pada akhirnya, kata Enny, pelemahan rupiah yang sengaja didesain untuk membuat harga barang-barang Indonesia lebih kompetitif, menjadi sia-sia. “Sampai akhir tahun ekspor saya kira masih akan terkoreksi, tapi jangan lah kalau 3 persen dari target (190 miliar dollar AS). Maksimal koreksinya kalau bisa 2 persen saja. Tapi ini nanti tergantung apakah Pak Gobel (Menteri Perdagangan) bisa mencari pasar non tradisional yang potensial,” ucap Enny.


Sumber: Kompas.com

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close