JAKARTA (SK) – Daftar negatif investasi (DNI) perlu dikaji ulang guna membuka peluang yang lebih besar kepada para investor.

”DNI, menurut saya, perlu kita review kembali. Ketika diluncurkan paket kebijakan untuk membuka DNI pada Februari lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kepada media, akan ada langkah-langkah membuka lebih jauh. Jadi, akan makin membuka semua sektor kepada investor,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (8/8).

Kendati tidak menjelaskan secara gamblang mengenai wacana itu, mantan Menteri Perdagangan yang kerap disapa Tom itu mengaku belum ada pembicaraan khusus di rapat koordinasi tingkat menteri atau rapat terbatas dengan Presiden. ”Kita lihat tahun ini,” katanya, seperti dikutip Antara.

Tom juga menanggapi pertanyaan awak media terkait usulan kemungkinan dibukanya bidang usaha perikanan tangkap di Natuna bagi investor asing, seperti yang disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. ”Kami masih menunggu arahan dari para menko, Pak Presiden, dan Pak Wapres,” tuturnya.

Kendati demikian, menurut Tom, pengkajian ulang DNI nanti bisa digunakan untuk mengatasi kebijakan industri dalam mendorong dan mengurangi investasi di sektor itu.

Ia mengatakan, ada sejumlah sektor industri yang kelebihan kapasitas dan pasokan sehingga harus ditekan investasinya. Sebaliknya, investasi akan didorong untuk sektor atau bidang yang masih
kekurangan kapasitas seperti pariwisata. Semen, misalnya, atau sektor pengolahan karet, mungkin harus dipertimbangkan imbauan untuk tidak lagi tambah ke sektor yang sudah over capacity itu.

”Tapi, untuk sektor yang masih kekurangan, kami akan arahkan investasi ke sana,” ujarnya.
Pemerintah telah merevisi DNI melalui Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Beberapa sektor yang dibuka adalah sektor perfilm­an di bidang produksi, distribusi, dan ekshibisi (bioskop). Demikian halnya dengan jasa manajemen rumah sakit di mana bidang usaha rumah sakit masih dipersyaratkan konten lokal.

Persyaratan dokter yang praktik juga mengikuti UU Rumah Sakit, sehingga melindungi profesi dokter yang ada di Tanah Air. Kemudian juga untuk bidang usaha cold storage yang tergolong penunjang juga terbuka untuk asing, sementara dari sisi hulunya bidang usaha perikanan tangkap masih dibatasi PMDN 100 persen.

Sementara itu, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, keinginan BKPM untuk mengkaji ulang DNI harus didasarkan pada perubahan dari sisi fundamental. Dengan demikian, ada kejelasan acuan jangka panjang dan berkiblat pada kepentingan masyarakat.

”Orientasi BKPM jangan hanya single target, namun dilihat juga bahwa investasi yang masuk harus punya multiplier effect terhadap industri nasional,” ujar Enny, di Jakarta, Senin (8/8). (wan)

Sumber: http://m.suarakarya.id

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close