JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan CSF atau Crude Palm Oil (CPO) Supporting Fund dengan mengambil pungutan dari harga CPO atau minyak kelapa sawit untuk menyubsidi program mandatori biodiesel merupakan jalan pintas dan berpotensi merugikan petani sawit atau bisa menekan harga tandan buah segar (TBS) petani.

 ”Ini kan pemerintah maunya jalan pintas. Menteri-menterinya tidak tahu ekonomi, sehingga justru bisa merugikan petani kelapa sawit,” ujar Enny Sri Hartati, ekonom Indef kepada wartawan, kemarin.

Jika rencana tersebut dijalankan, lanjut dia, akan kontraproduktif dengan pengembangan industri hulu kelapa sawit. Enny menilai pengaturan bea keluar (BK) dan program mandatori biodiesel merupakan dua program yang terpisah dan tidak bisa disatukan. ”Kalau disatukan, masalahnya bisa tambah ruwet,” ucapnya.

Dia mengatakan, untuk masalah ini perlu didudukkan permasalahan agar terlihat jelas. Perhatian pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah melindungi petani kelapa sawit. ”Saat harga komoditas jatuh, pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap petani karena komoditas ini terbukti berhasil dikembangkan di Indonesia,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini dan kejatuhan harga komoditas dunia, Enny menilai, saat ini momentum yang tepat untuk memacu hilirisasi industri. ”Industri yang sudah mengolah kelapa sawit jadi produk turunan tahap I dan II diberi insentif pajak dan diskon harga listrik. Ini untuk mendorong program tersebut agar berjalan tanpa mematikan petani,” paparnya.

Pengamat ekonomi Aviliani menilai CPO Supporting Fund akan berdampak terhadap turunnya volume ekspor CPO, sehingga mempengaruhi perolehan devisa negara. Pasalnya, CPO merupakan komoditas utama yang menyumbang devisa terbesar dengan kontribusi 30 persen.

Terkait dengan mandatori bahan bakar nabati (BBN), menurut Aviliani, seharusnya pemerintah cukup menerapkan wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sesuai jumlah CPO yang dibutuhkan buat biodiesel. “Sisanya biarkan ekspor dan jangan dikenakan pungutan,” tandasnya.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad mengatakan, aturan itu akan merugikan petani kelapa sawit dan produsen hulu. ”Akibat rencana tersebut, TBS di tingkat petani bisa anjlok 10 persen – 20 persen,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut sangat ditentang petani mengingat saat ini kondisi petani masih terpukul lantaran pelemahan harga komoditas dunia serta perlambatan ekonomi nasional. ”Jika harga TBS turun, otomatis daya beli petani melemah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan di tengah pelemahan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan mengubah persentase BK dan membentuk CPO Supporting Fund untuk menutupi subsidi biodisel yang tidak lagi dianggarkan dalam APBN-Perubahan. ”Anggaran CSF ini akan diambil dari pelaku usaha dengan mensisihkan dari harga,” ujarnya. 

Sofyan mengatakan, kebijakan pencampuran 15 persen (B15) BBN ke produk bahan bakar minyak (BBM) berlaku mulai pekan kedua April 2015 karena menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, pemerintah akan membentuk CSF yang berfungsi untuk menyubsidi harga biodisel jika lebih mahal dari solar. ”Jadi nanti anggaran subsidinya bukan dari APBN, tetapi dari supporting fund ini. Ke depan mau naik 20 persen, 30 persen itu sudah bisa,” jelasnya belum lama ini. (rko/jpnn)

Sumber: http://kaltengpos.web.id/

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close