Pertarungan Politik Picu Ketimpangan Ekonomi

Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terus menganga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembagian kue ekonomi. Menurut Didik J Rachbini Pakar Ekonom Senior INDEF hal tersebut juga disebabkan oleh pertarungan politik di tingkat pusat.

Pemerintah Perlu Perhatikan Ketimpangan Ekonomi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, saat ini masih terdapat ketimpangan ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. INDEF melihat masih ada ketimpangan antara sektor jasa keuangan dan sektor rill, yang mencakup pertanian dan industri pengolahan.

INDEF: Merdeka Mestinya Bebas dari Kemiskinan

Ketimpangan dalam kehidupan di Tanah Air bukan lagi rahasia. Pada berbagai studi, ketimpangan ekonomi didorong oleh ketimpangan kepemilikan aset sehingga terjadi ketimpangan dalam hal produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan kesejahteraan.

Indef: Otonomi Daerah Membuat Ketimpangan Makin Lebar

Indef menilai, otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar. Indonesia dinilai salah mengambil lompatan di era otonomi daerah tersebut.

Indef Ingatkan Pemerintah soal Bahaya Kemiskinan

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna mengurangi jumlah penduduk miskin Indonesia yang saat ini terus bertambah di tengah pertumbuhan perekonomian yang bagus.

Ada Apa dengan INDEF?

Menurut Kementan, FSI merupakan buah dari kerja keras Indonesia selama ini karena mampu menyabet peringkat 21 negara dengan kebijakan pangan berkelanjutan terbaik di dunia .

INDEF Sebut Perbankan Masih Kesulitan Pasca Penerapan GWM-P

Industri perbankan dinilai masih sulit memanfaatkan kelonggaran likuiditas harian pascapenerapan Giro Wajib Minimum Primer Rata-Rata (GWM-P Averaging) untuk mendongkrak penyaluran kredit karena permintaan pembiayaan nasabah masih lesu

INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Jokowi

Pada awal pemerintahannya di tahun 2014, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan swasembada pangan atas sejumlah pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula dalam waktu tiga tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah meningkatkan anggaran hingga 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun di 2014 menjadi Rp 103,1 triliun di 2017.
Close