Menggugat Tiga Aturan Transportasi Online

Sengkarut transportasi online atau berbasis aplikasi dengan konvensional di permukaan tampak mereda. Obat peredanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang terbit pada 31 Mei dan berlaku mulai 1 Juni.

INDEF: Transportasi Online Bisa Menjadi Solusi Penataan Kawasan

Masyarakat disebut lebih memilih transportasi berbasis aplikasi online karena masih banyak pemukiman yang belum terjangkau transportasi umum. Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan, kondisi tersebut mendorong masyarakat enggan menggunakan transportasi publik.

Soal Transportasi Online, Indef Nilai Pemerintah Lambat Merespons

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai respons pemerintah terhadap perkembangan transportasi berbasis aplikasi sangat lambat. Hal ini terkait dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Berbasis Aplikasi pada 1 April 2017.

Indef: Harga Eceran Tertinggi Beras Tak Dapat Dipukul Rata

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan penentuan harga eceran tertinggi (HET) beras tak dapat dipukul rata. Alasannya negara tidak mungkin mengendalikan semua mekanisme pasar.

Soal Kasus Beras Maknyuss, Indef Kritik Skema Subsidi Kementan

Kasus PT Indo Beras Unggul (IBU) yang diduga membeli beras subsidi dari petani dengan harga yang lebih tinggi, tengah menjadi sorotan publik. Pemerintah menuding beras yang diproduksi PT IBU dijual kepada konsumen dengan harga eceran yang lebih mahal ketimbang harga eceran pemerintah.

Indef Minta Pemerintah Kaji Subsidi Input Pertanian

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ikut angkat bicara terkait penggerebekan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan di gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) yang diduga melakukan pengoplosan beras.

Beras Maknyuss, Indef Puji PT IBU dan Minta Jokowi Tegur Mentan

Pada kasus beras Maknyuss, ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo, berharap Presiden Joko Widodo menegur keras Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam perkara perberasan.

INDEF: Jangan Sampai Kebijakan PTKP Kontraproduktif

Belakangan ini pemerintah sempat menyinggung soal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dianggap terlalu tinggi. Namun, hingga kini pemerintah belum melakukan pengkajian ulang PTKP sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Indef: Dana Perimbangan Gagal Atasi Kesenjangan

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati bilang, peningkatan dana perimbangan dari pusat ke daerah, belum signifikan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Indef Sebut Rencana Perubahan PTKP Tak Sesuai Momentum

Wacana perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dinilai belum pas secara momentum. Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pajak bakal mengubah PTKP yang saat ini berada di angka Rp4,5 juta per bulan untuk disesuaikan dengan UMP.

Pertarungan Politik Picu Ketimpangan Ekonomi

Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terus menganga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembagian kue ekonomi. Menurut Didik J Rachbini Pakar Ekonom Senior INDEF hal tersebut juga disebabkan oleh pertarungan politik di tingkat pusat.

Pemerintah Perlu Perhatikan Ketimpangan Ekonomi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, saat ini masih terdapat ketimpangan ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. INDEF melihat masih ada ketimpangan antara sektor jasa keuangan dan sektor rill, yang mencakup pertanian dan industri pengolahan.

INDEF: Merdeka Mestinya Bebas dari Kemiskinan

Ketimpangan dalam kehidupan di Tanah Air bukan lagi rahasia. Pada berbagai studi, ketimpangan ekonomi didorong oleh ketimpangan kepemilikan aset sehingga terjadi ketimpangan dalam hal produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan kesejahteraan.

Close