JAKARTA – Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyiapkan dana USD1,5 miliar untuk Indonesia. Jumlah itu meningkat hampir tiga kali lipat dibanding realisasi pinjaman ADB tahun lalu yang hanya USD550 juta. 

“Kita naikkan karena kita lihat banyak proyek tahun ini. Jadi, kita banyak potensi proyek tahun ini,” ujar Presiden ADB Takehiko Nakao di Jakarta kemarin. Menurutnya, tahun lalu penyerapan pembiayaan memang rendah karena bertepatan dengan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres). 

Sementara, tahun ini ADB menyiapkan dana yang lebih besar untuk pembiayaan terhadap proyek di sektor infrastruktur, ketahanan pangan dan energi. Nakao mengatakan dukungan ADB bagi Indonesia disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional 5 tahun yang digulirkan Pemerintah Indonesia. Pembangunan infrastruktur, menurutNakao, merupakan prioritas bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Pembangunan pelabuhan dan kapal, jalan, bandar udara, bendungan, jaringan irigasi, pembangkit listrik dan kawasan industri diperkirakan membutuhkan USD500 miliar dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ADB mendukung rencana Pemerintah Indonesia untuk mendiversifikasi pembiayaan dengan skema public private partnership (PPP) dan pembiayaan eksternal dari lembaga keuangan internasional. 

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan pajak dan nonpajak melalui administrasi dan penegakan aturan yang lebih baik. Dia mengatakan, ADB telah lama mendukung pembangunan di Indonesia dengan pemberian berbagai macam jenis pembiayaan. Sejak 1966, Indonesia telah menerima USD29 miliar dalam bentuk pinjaman negara maupun nonnegara, USD 445 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan USD307 juta dalam bentuk hibah. 

ADB juga tidak khawatir terhadap gagasan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang digagas China. Dia meyakini, AIIB dapat saling melengkapi peran ADB dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Pada 2013 pinjaman yang disalurkan ADB senilai USD21 miliar termasuk pembiayaan bersama senilai USD6,6 miliar. 

Untuk Indonesia, pemberian pinjaman utamanya difokuskan pada sektor energi, transportasi, pengelolaan sumber daya pertanian dan pengairan, pendidikan, keuangan, pasokan air, serta layanan perkotaan lain. “Reformasi internal ADB baru-baru ini telah memberikan otoritas lebih besar bagi Kantor Perwakilan ADB di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi operasional,” kata Nakao. 

Dia menilai Indonesia merupakan salah satu negara penting di Asia selain China dan India. Ia memuji berbagai langkah reformasi Pemerintah Indonesia seperti pengalihan subsidi BBM, peningkatan penerimaan pajak, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi. 

“Pemerintah kini dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk infrastruktur yang diperlukan untuk membangkitkan dan mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. Kendati demikian ADB memperkirakan, tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia baru di level 5,6%, meningkat dibanding perkiraan ADB tentang pertumbuhan ekonomi 2014 yang 5,1%. 

Angka itu lebih rendah dibanding target pemerintah dalam RAPBNP tahun ini yang dipatok 5,8%. Target yang lebih rendah itu karena penyerapan belanja pemerintah tahun ini diperkirakan masih lambat. “5,6% di 2015, tentu tergantung kondisi global, tapi juga kondisi reformasi ekonomi. Indonesia punya potensi untuk FDI (foreign direct investment ), karena China melambat, investor mencari tempat baru dan Indonesia bisa jadi tempat baru itu,” imbuh Nakao. 

Di sisi lain Nakao menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia menurunkan angka kemiskinan dalam jumlah yang cukup besar, namun masih ada 28 juta jiwa atau 11% dari penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, 60% dari angkatan kerja berada di sektor informal sehingga rentan untuk jatuh kembali dalam jurang kemiskinan. 

“Kami mendukung kebijakan pemerintah untuk mendiversifikasi ekonomi, meningkatkan mutu lapangan kerja, dan mengedepankan ketahanan pangan dan energi,” ujar dia. Menurut dia, ADB siap membantu program pemerintah terkait pemberian bantuan langsung yang terarah, rehabilitasi sistem irigasi, reformasi badan usaha milik negara (BUMN), dan pembangunan infrastruktur energi, termasuk energi terbarukan. 

Pengamat konomi dari Indef Enny Sri Hartati mengatakan, penduduk miskin diperkirakan akan bertambah karena ada kenaikan harga BBM. Namun, penduduk miskin tidak akan mengalami peningkatan yang tinggi yakni masih di kisaran 28 juta hingga 29 juta jiwa. 

“Paling ini naiknya di kisaran 28-29 juta jiwa karena ada program kompensasi,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurutnya, program kompensasi itu akan melindungi kaum miskin secara efektif dari dampak negatif kenaikan harga bahan pangan dan transportasi pascakenaikan harga BBM bulan November lalu.


Sumber: koran sindo

  • Berita/Post
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
×
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close